asiamaya.com - optimized for cell phone and PC browsing

HOME

UANG JASA


Rekan kerja saya mengundurkan diri atas kemauan sendiri dia (telah bekerja kurang lebih 15 tahun), dan berlandaskan SK Men No 150 Thn 2000 memberanikan diri meminta uang jasa. Tetapi tidak diberi oleh perusahaan dengan alasan Apindo masih belum setuju dengan SK tersebut. Dan pada saat ini rekan kerja saya ada yang akan keluar juga atas kemauan sendiri (dia sudah bekerja selama 7 tahun), dia juga akan mempertanyakan uang jasa nya sesuai dengan sk men 150 Tahun 2000.

Pertanyaan :

1. Apakah ada prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan uang jasa tersebut ?

2. Apakah sk men no 150 tahun 2000 tersebut tidak berlaku hingga rekan kami tidak mendapatkan haknya ?

3. Apakah yang harus kami lakukan apabila sk men tersebut masih berlaku tetapi perusahaan tidak mengakuinya dengan alasan tersebut ?

4. Mohon penjelasan mengenai Bab V ayat 34 tentang peraturan peralihan ?

terimakasih

 

Jawaban :

1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No: KEP-150/MEN/2000 mengatur mengenai PHK dengan segala akibatnya bukan pengunduran diri atas kemauan sendiri sehingga dalam hal pengunduran diri atas kemauan sendiri tidak ada prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan uang jasa.

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Kep-150/MEN/2000 diberlakukan guna lebih menjamin adanya ketertiban, keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja serta sebagai pelaksanaan pasal 7 ayat (3), ayat (4) dan pasal 13 Undang-undang No. 12 Tahun 1954 mengatur penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian di perusahaan dan disamping itu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Per.03/MEN/1996 tentang penetapan uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu disempurnakan sehingga dikeluarkanlah Kepmen tersebut. Keputusan Menteri tersebut mengatur mengenai segala akibat adanya PHK.

3. Sebaiknya dibicarakan secara baik-baik dengan atasan Anda. Itu akan lebih baik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

4. P4P/P4D yaitu Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat/Daerah.

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat maupun Daerah mengenal dua istilah yaitu:

1). Kepaniteraan (Panitera) P4P/P4D maksudnya adalah suatu unit teknis/pelaksana teknis yang mengurus masalah perselisihan hubungan industrial (perselisihan perburuhan) dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

2). Kepanitian (Panitia) P4P/P4D adalah suatu lembaga yang anggota-anggotanya terdiri dari TRIPARTIT yaitu kalangan pekerja, pengusaha dan pemerintah.

P4D adalah suatu lembaga yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil pekerja, pengusaha dan pemerintah (Tripartit) yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Tenaga Kerja untuk periode/masa bakti 2 (dua) tahun, dan berkedudukan di tempat-tempat yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja serta bertujuan, berkewajiban dan berwenang menyelesaikan perselisihan perburuhan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) perorangan.

P4P adalah suatu lembaga yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil pekerja, pengusaha dan pemerintah (Tripartit) yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk periode/masa bakti 2 (dua) tahun dan berkedudukan di Ibukota negara (Jakarta) serta berkewajiban, berwenang menyelesaikan perselisihan perburuhan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran (massal).

Berdasarkan uraian diatas maksud dari Bab V Ketentuan Peralihan Pasal 34 maka

1. Putusan Panitia Daerah yang mendasarkan putusannya kepada ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja no. Per.03/Men/1996 yang dimintakan banding ke Panitia Pusat maka Panitia Pusat dalam menyelesaikan perkara banding tersebut tetap mendasarkan putusannya tersebut kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja.

2. Putusan Panitia Pusat yang mendasarkan putusannya kepada ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.03/Men/1996 yang kemudian putusan tersebut diadakan peninjauan kembali atau penundaan pelaksanaan putusan, maka dalam hal mengatur akibat dari pembatalan atau penundaan pelaksanaan putusan tersebut Menteri tetap mendasarkan keputusannya kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.03/Men/1996.


***

Doctors almost always perform breast reductions while the patient is under general anesthesia.

This page: http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/perj_kerja/uang_jasa.htm
Copyright © Dan Kardarron
333 Srinakarin Roads
Nongbonsa
Bangkok, 10250
Thailand