HARTA BAWAAN DALAM PERKAWINAN


Pertanyaan :

Saya seorang pria yang sebentar lagi akan melangsungkan perkawinan dalam agama Kristen. Saya mempunyai beberapa pertanyaan menyangkut Harta Bawaan dan Harta Perkawinan. Saat ini, saya memiliki satu rumah, satu mobil serta deposito sedangkan calon istri saya hanya memiliki pakaian, sepatu dsb yang dipakainya. Yang saya tanyakan :

1. Saya baca di ruang konsultasi hukum di asiamaya.com, ada 2 pengertian mengenai harta bersama, yaitu Harta bersama menurut KUHP dan menurut UU No. 1 tahun 1974. Dalam kasus saya, mana yang berlaku ? Apakah harta yang telah saya miliki selama ini otomatis menjadi harta bersama ?

2. Jika terjadi perceraian, bagaimana membuktikan bahwa deposito yang saya miliki sekarang telah saya miliki sebelum perkawinan. Deposito tersebut mungkin sudah diganti ke bentuk tabungan yang lain.

3. Jika dalam perjalanan perkawinan, saya mendapat harta warisan dari orang tua saya. Apakah harta tersebut otomatis juga harus dibagi jika terjadi perceraian ?

4. Apakah ada undang-undang yang melindungi pihak yang mempunyai harta warisan lebih banyak karena tidak tertutup kemungkinan ada pihak yang mempergunakan perkawinan sebagai alat untuk memperkaya diri ?


Dari Ast



Jawaban :

Harta Bersama yaitu harta yang dikuasai oleh suami dan istri, suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak (pasal 36 ayat 1 Undang-undang Perkawinan). Terhadap harta bersama suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sedangkan menurut KUH Perdata (bukan KUHP yang Anda sebutkan) harta bersama yaitu sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan (pasal 119 KUH Perdata).

Harta Bawaan adalah harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya yaitu suami atau isteri. Masing-masing atau isteri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (pasal 36 ayat 2 UUP).

1. Dalam kasus ini baik KUH Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 sama-sama berlaku bagi Anda ( dengan kata lain, Anda tunduk pada kedua hukum tersebut) sedangkan harta bersama KUH Perdata dan harta bersama menurut UU Perkawinan hanya untuk memperbandingkan atau memperjelas pengertiannya.
Harta yang selama ini Anda miliki, secara otomatis akan menjadi harta bersama sejak terjadinya suatu perkawinan sejauh tidak ada perjanjian mengenai pemisahan harta (yang dikenal dengan perjanjian perkawinan) sebelum atau pada saat perkawinan itu dilaksanakan.
Maksudnya jika Anda benar-benar ketakutan bila harta yang Anda miliki saat ini yang berupa satu rumah, satu mobil serta deposito menjadi satu yang dikenal dengan nama harta bersama maka sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat melakukan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut (Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

2. Jika terjadi perceraian bila tidak terdapat adanya suatu perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, dalam praktek biasanya memang mengalami kesulitan dalam pembuktiannya, sehingga untuk lebih jelasnya mengenai "bagian masing-masing", diadakan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta.

3. Harta Bawaan adalah harta yang dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau isteri. Masing-masing atau isteri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (pasal 36 ayat 2 UU Perkawinan). Harta warisan merupakan harta bawaan yang sepenuhnya dikuasai oleh suami atau isteri, sehingga harta warisan tidak dapat diganggu gugat oleh suami atau isteri. Jika terjadi perceraian maka harta warisan (dari orang tua) tetap ada di bawah kekuasaan masing-masing (tidak dapat dibagi).

4. Undang-undang yang melindungi pihak di mana pihak tersebut mempunyai harta warisan disebut dengan perjanjian perkawinan (Pasal 29 UU Perkawinan Tahun 1974) sebagai klausula yaitu :

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.