IMB

 

Pertanyaan :

1. Dimana tempat mengurus IMB (kecamatan atau dinas bangunan atau ada instansi lain) ?

2. Berapa biaya sesungguhnya dari mengurus IMB ?

3. Apa sangsinya bila tidak ada IMB, karena saya merasa dipermainkan jadi saya malas untuk mengurusnya ?

4. Bagaimana kalau kita mengadukan aparat yang nakal dan kemana tepatnya ?

Hormat saya

Yan Hariadi

Jawaban :

Menurut Pasal 2 Pengumuman Gubernur Kepala Daerah Khusus IbuKota Jakarta No. D.IV-9/d/11/1974

1. PIMB yaitu Permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan rumah tinggal diajukan kepada Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota di Wilayah Kota tempat bangunan tersebut didirikan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota;

b. Data lapangan dan bangunan yang direncanakan, diisi oleh Perencana dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota;

c. Surat-surat yang menyatakan hak atas tanah pada lokasi yang akan dibangun, dapat berupa:

1. Sertifikat tanah, atau

2. Surat Kapling yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (dari Walikota, Proyek/Otorita/Proyek Pengembangan Lingkungan, dari Perusahaan Tanah dan Bangunan/PD, Pembangunan Sarana Jaya), atau

3. Fatwa tanah atau Surat Keterangan Lurah/Camat mengenai hasil pengumuman Agraria (Konversi Tanah Milik Adat) atau Risalah Panitia A (untuk Tanah Negara);

d. Surat Keterangan Rencana Kota yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tata Kota setempat yang terdiri dari:

1. Keterangan Rencana Kota (2 lembar asli ditambah 5 foto copy dari Pemohon);

2. Keterangan Pengarahan Tata Bangunan (2 lembar asli ditambah 5 foto copy dari Pemohon) untuk daerah yang direncanakan berdasarkan ketentuan pengarahan tata bangunan.

e. Gambar Rencana Arsitektur Bangunan (7 set) beserta foto copy Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) Arsitektur yang sudah ditandatangani dan dicantumkan nama dan lokasi bangunan yang dimohon;

f. Gambar Rencana Konstruksi dan perhitungannya (3 set) beserta foto copy Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) Konstruksi yang sudah ditandatangani dan dicantumkan nama dan lokasi bangunan yang dimohon untuk bangunan yang perlu perhitungan konstruksi;

g. Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pertimbangan Urusan Tanah (BPUT) untuk bangunan yang luas tanahnya lebih dari 5000m2 atau terletak pada jalur jalan utama;

h. Rekomendasi dari Dinas Perumahan untuk bangunan yang dasar huniannya adalah Surat Izin Penghuniaan (SIP);

i. Rekomendasi dari Proyek Pengembangan Lingkungan (PPL) untuk bangunan yang termasuk dalam lokasi Proyek Pengembangan Lingkungan;

j. Rekomendasi dari Dinas Museum dan Sejarah untuk bangunan yang termasuk dalam lokasi/bangunan bersejarah;

k. Surat persetujuan dari Kepala Direktorat Agraria untuk tanah atau bangunan yang berstatus bekas milik perorangan atau Badan Hukum milik Belanda.

2. Untuk setiap IMB dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1979 tentang Penetapan dan Penyesuaian Besarnya Retribusi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Adanya IMB berfungsi supaya Pemerintah Daerah dapat mengontrol dalam rangka pendataan phisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan dan penertiban pembangunan kota yang terarah dan sangat bermanfaat pula bagi pemilik bangunan karena memberikan kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan bagi pemilik bangunan untuk suatu keperluan, antara lain dalam hal pemindahan hak bangunan yang dimaksud sehingga jika tidak terdapat adanya IMB maka akan dikenakan tindakan penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Dalam hal pengaduan dapat dilakukan kepada atasan aparat yang melakukan penyimpangan tersebut.