BAB III BAGIAN PERTAMA – SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 25

(1) Ombudsman Nasional adalah badan kenegaraan nasional yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

(2) Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dapat dibentuk Ombudsman Propinsi, Kabupaten, atau Kota sesuai dengan kebutuhan.

(3) Tata cara pembentukan, susunan, dan hubungan Ombudsman di daerah dengan Ombudsman Nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

(1) Ombudsman Nasional dibagi dalam beberapa Bidang yang ditentukan dan diatur dengan keputusan Ketua Ombudsman Nasional.

(2) Ketua Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Ombudsman Nasional.

(3) Ketua Bidang dibantu oleh seorang atau dua orang asisten sesuai dengan kebutuhan.

(4) Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Asisten/Tim Asistensi diatur lebih lanjut dengan keputusan Ketua Ombudsman Nasional.

Pasal 27

(1) Ombudsman Nasional dibantu oleh sebuah Sekretariat dan beberapa peneliti.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Ombudsman Nasional.

(3) Jumlah peneliti-peneliti senior dan peneliti-peneliti muda ditentukan berdasarkan kebutuhan yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Ombudsman Nasional.

(4) Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekretariat, peneliti-peneliti senior dan peneliti-peneliti muda diatur lebih lanjut dengan keputusan Ketua Ombudsman Nasional.

Pasal 28
(1) Ombudsman Nasional terdiri dari:
a. satu orang Ketua merangkap anggota
b. satu orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
c. ditambah sebanyak-banyaknya tujuh orang anggota.

(2) Jumlah anggota Ombudsman termasuk Ketua dan Wakil Ketua, harus selalu ganjil.

Pasal 29
Untuk dapat dipilih menjadi anggota Ombudsman Nasional harus memenuhi syarat-syarat:
a. Berpendidikan sarjana di bidang hukuam atau di bidang lain yang memahami secara mendalam masalah kemasyarakat berkenaan dengan keluhan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan di bidang pelayanan umum atau penegakan hukum.
b. Disegani dan dihormati oleh masyarakat sebagai orang yang berintegritas tinggi serta memegang teguh nilai-nilai kebenaran dan keadilan, asas-asas pemerintahan yang baik dan patuh pada asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan.
c. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas mengenai filsafah hidup dan kenegaraan, hukum, politik dan ekonomi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, maupun dalam hubungan dan pergaulan internasional.
d. Tidak pernah dipidana penjara karena melanggar tindak pidana kejahatan dengan ketentuan pidana yang dijatuhkan itu bukan hukuman bersyarat

Pasal 30

(1) Anggota Ombudsman Nasional dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diangkat oleh Kepala Negara.

(2) Anggota Ombudsman Nasional dipilih untuk masa jabatan enam tahun dan boleh dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya; dengan ketentuan pada pemilihan untuk pertama kalinya tiga orang anggota mengakhiri masa jabatannya setelah empat tahun sejak terpilih, dan tiga orang anggota mengahiri masa jabatannya setelah dua tahun sejak terpilih.

(3) Penetapan anggota yang masa jabatannya empat tahun dan dua tahun ditetapkan berdasarkan undian di muka Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi, sebelum dilakukan undian tersebut, para anggota Ombudsman Nasional terlebih dahulu melakukan pemilihan Ketua dan pemilihan Wakil Ketuanya dari antara mereka dengan masing-masing perolehan suara terbanyak. Jika ternyata suatu pemilihan menghasilkan suara yang sama jumlahnya, calon yang lebih tua dinyatakan terpilih.

(4) Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman Nasional yang terpilih untuk pertama kalinya mempunyai masa jabatan enam tahun dan boleh dipilih kembali untuk satu masa jabatan (enam tahun) berikutnya. Oleh karena itu mereka tidak diikut sertakan dalam undian yang dimaksud oleh ayat (2) pasal ini.

(5) Apabila ada lowongan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Nasional, pengisiannya harus sesuai dengan tata cara pemilihan yang mutatis mutandis dimaksud oleh ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dengan ketentuan masa jabatan yang bersangkutan sama dengan sisa masa jabatan yang digantikannya dan boleh dipilih kembali untuk satu masa jabatan (enam tahun) berikutnya.

Pasal 31

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Nasional tidak boleh merangkap jabatan:
a. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbang Agung;
d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan
e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim pada Mahkamah Agung;
f. Menteri atau Menteri Negara atau yang disamakan dengan jabatan Menteri;
g. Sekertaris Jenderal atau Direktur Jenderal atau Jabatan yang disamakan dengan Pejabat Eselon I Departemen;
h. Gubernur, Bupati, Walikota, dan jabatan lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
i. Pimpinan dan Pengurus Partai Politik.

Pasal 32

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Nasional berhenti karena:
a. habis masa jabatan;
b. mengundurkan diri
c. meninggal dunia
d. berhalangan tetap untuk dapat menjalankan tugasnya
e. dipidana penjara karena melanggar tindak pidana kejahatan, dengan ketentuan pidana yang dijatuhkan itu bukan pidana bersyarat
f. sebab-sebab lain sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.

Pasal 33

(1) Ketua Ombudsman Nasional berhak atas penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan ketentuan tidak boleh lebih rendah dari penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain yang diterima oleh Ketua Mahkamah Agung.

(2) Wakil Ketua Ombudsman Nasional berhak atas penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan ketentuan tidak boleh lebih rendah dari penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain yang diterima oleh Ketua Mahkamah Agung.

(3) Anggota Ombudsman Nasional berhak atas penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan ketentuan tidak boleh lebih rendah dari penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain yang diterima oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung.

(4) Penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain yang diterima oleh Ketua, Wakil ketua, dan Anggota Ombudsman Nasional tidak boleh diturunkan dalam keadaan apapun juga.